LEBAK – Ketua DPRD Kabupaten Lebak, dr. Juwita Wulandari, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Malabar, Kecamatan Cibadak, pada Minggu (24/5/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta ibu rumah tangga, berbagai persoalan disampaikan warga. Di antaranya terkait aktivasi BPJS Kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga keakuratan data desil yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Menurut dr. Juwita, kebutuhan perbaikan jalan lingkungan dan permohonan pengaktifan kembali BPJS Kesehatan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat Desa Malabar.
“Warga menyampaikan berbagai kebutuhan, terutama terkait infrastruktur jalan lingkungan yang memerlukan perbaikan serta harapan agar BPJS Kesehatan dapat kembali aktif bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan penetapan status desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Akibatnya, sejumlah warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terakomodasi dalam program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, dr. Juwita menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi data secara faktual agar penetapan desil lebih tepat sasaran.
“Data masyarakat harus benar-benar diverifikasi sesuai kondisi riil di lapangan. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan data, sementara yang tidak berhak malah menerima manfaat,” tegasnya.
Terkait usulan pembangunan, Ketua DPRD Lebak itu menyatakan akan mengoordinasikan berbagai aspirasi masyarakat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan mendatang.
Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan warga akan dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD.
“Seluruh aspirasi masyarakat, baik di bidang kesehatan, infrastruktur, maupun pembaruan data sosial, akan kami kawal dan perjuangkan. Harapannya, kebijakan pemerintah daerah dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Kegiatan reses ditutup dengan dialog interaktif bersama warga. Pada kesempatan tersebut, dr. Juwita juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di tingkat desa.
0 Komentar